Skor Partisipasi Publik 33 dari 100: Suara Warga dalam APBN Tertinggal Jauh
Open Budget Survey 2025 Indonesia (Survei Anggaran Terbuka) naik di seluruh dimensi tata kelola anggaran. Tapi di antara tiga pilar yang diukur, partisipasi publik tertinggal jauh dari ambang fungsional—transparansi 71, pengawasan 74, partisipasi 33.
JAKARTA — Di Pullman Hotel Thamrin, Rabu pagi (7/5), Indonesia menerima kabar mengkhawatirkan sekaligus pengingat. Skor transparansi anggaran naik. Pengawasan parlemen dan BPK melonjak. Namun di satu dimensi, angka itu masih jauh tertinggal: partisipasi publik baru mencapai 33 dari 100—di bawah ambang “memadai” di angka 61.
Temuan ini merupakan bagian dari Survei Anggaran Terbuka (Open Budget Survey) 2025 yang diluncurkan oleh International Budget Partnership (IBP) Indonesia bersama International NGO Forum on Indonesian Development (INFID). Survei ini menilai 83 negara di tiga dimensi: transparansi, partisipasi publik, dan pengawasan.
Indonesia mendapat skor transparansi 71 (naik dari 70 di OBS 2023), pengawasan 74 (naik dari 59), dan partisipasi publik 33 (naik dari 26). Dua skor pertama melewati ambang “memadai”. Skor partisipasi tertinggal jauh.
Dibandingkan negara kawasan, posisi Indonesia tergolong terhormat, meskipun masih dibawah Filipina untuk transparansi (76) dan partisipasi publik (37). Indonesia berada di atas Kamboja (54), Malaysia (51), dan Vietnam (51) pada dimensi transparansi. Namun, catatan penting muncul pada partisipasi publik: tidak ada satu pun negara ASEAN yang melewati ambang fungsional 61. Filipina (37), Indonesia (33), Malaysia (20), Vietnam (17), dan Kamboja (2)—seluruhnya berada di zona “belum cukup”. Persoalan partisipasi publik bukan hanya pekerjaan rumah Indonesia, melainkan pekerjaan rumah kawasan.
Forum dihadiri Andrew Blazey – Deputy Head of the OECD Paris for Public Management and Budgeting Division, Rofyanto Kurniawan – Direktur Penyusunan APBN Dirjen Anggaran Kemenkeu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, perwakilan Kementerian Keuangan, kedutaan negara mitra OECD, organisasi masyarakat sipil, dan media. Forum ini bertepatan dengan tahap Technical Review aksesi Indonesia ke OECD, di mana Komite Senior Budget Officials (SBO) tengah menilai kesiapan tata kelola anggaran Indonesia.
“OBS bukan kompetisi antarnegara. Ia peta apakah tiga pilar—transparansi, partisipasi, pengawasan—sudah saling tersambung secara fungsional,” kata Yuna Farhan., Direktur IBP Indonesia. “OBS 2025 ini cermin perjalanan kita, bukan rapor terakhir.”
Dede Krishnadianty, Program Coordinator IBP Indonesia, memberikan diagnosis yang lebih telanjang. Dari 142 indikator yang dinilai, kesimpulannya satu: “Transparansi belum sepenuhnya menghasilkan akuntabilitas. Partisipasi belum memengaruhi pengambilan keputusan anggaran. Pengawasan belum mendorong pemanfaatan anggaran yang efektif.”
Warga sudah punya pintu masuk—lewat Musrenbang, konsultasi digital, dan berbagai kanal informasi APBN—tapi belum sepenuhnya menjadi saluran yang berdampak pada keputusan. Inilah yang menjadi pekerjaan rumah utama yang disorot dalam OBS 2025.
Pemerintah mengakui hal ini. Rofyanto Kurniawan, Direktur Penyusunan APBN Kementerian Keuangan, menyebut kenaikan skor sebagai kabar yang patut disyukuri—tapi menolak membaca angka itu sebagai garis akhir. “Jangan sampai partisipasi publik ini hanya formalitas. Tantangannya adalah bagaimana menampung aspirasi masyarakat, termasuk yang rentan dan terpinggirkan, lalu mengimplementasikannya dalam formulasi anggaran,” ujarnya.
Taruhannya tidak kecil. Indonesia tengah memasuki tahap Technical Review aksesi ke OECD—proses di mana Komite Senior Budget Officials menilai apakah praktik tata kelola anggaran nasional sejalan dengan standar global. Tiga pilar yang diukur OBS adalah pilar yang sama yang diuji OECD.
Direktur Eksekutif INFID Siti Khoirun Ni’mah menegaskan, “Aksesi OECD bukan agenda protokoler. Ia agenda transformasi tata kelola keuangan publik—termasuk bagaimana utang publik dikelola, diawasi, dan dipertanggungjawabkan kepada warga.” Ia mendorong pelembagaan ruang konsultasi formal antara Tim Nasional Aksesi OECD dan masyarakat sipil.Bona selaku Deputi INFID menutup dengan satu prinsip yang ia sebut paling mendasar: rights to be informed. Warga berhak tahu apakah aspirasi mereka diterima, ditolak, atau diakomodasi dalam APBN—dan dengan alasan apa. “Tanpa itu, partisipasi tetap simbolik,” ujarnya. Hasil dialog akan dirangkum menjadi summary note dan diserahkan kepada Tim Nasional Aksesi OECD.
Narahubung:
Fikriyah Nurshafa (Shafa), Strategic Communication Officer, fnshafa@infid.org
Tentang INFID:
International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) merupakan organisasi non-pemerintah berbasis anggota sejak tahun 1985. Sebagai forum organisasi masyarakat sipil di Indonesia, INFID mendorong pembangunan berkeadilan yang diwujudkan melalui demokrasi, kesetaraan, keadilan sosial, perdamaian, serta terjamin dan terpenuhinya Hak Asasi Manusia di tingkat nasional dan global. INFID mewujudkan visi tersebut melalui serangkaian kegiatan yang akuntabel, berbasis bukti, dialogis bersama anggotanya, serta mengedepankan solidaritas dan kesetaraan. INFID memiliki 80 anggota di seluruh Indonesia dan Special Consultative Status untuk UN ECOSOC.
Media Sosial:
Instagram infid_id
Twitter infid_id
Facebook infid
Youtube INFID TV
Linkedin International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)
Website www.infid.org